Kejaksaan Negeri Natuna mengumumkan komitmennya untuk mengawal Program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara menyeluruh. Pengawasan ini bertujuan agar program prioritas nasional ini dapat berjalan dengan baik, akuntabel, dan terhindar dari potensi penyimpangan melalui pendampingan hukum dan pengawasan yang tepat.
Komitmen Kejaksaan Negeri Natuna
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Natuna, Dr. Erwin Indrapraja, dalam sebuah pertemuan santai dengan para jurnalis di Kedai Kopi Sepertiga Malam, Ranai, pada Rabu, 10 Juni 2026.
MBG: Kebijakan untuk Kesejahteraan Masyarakat
Erwin menilai MBG sebagai kebijakan strategis yang berdampak langsung pada masyarakat, terutama bagi anak-anak usia sekolah. Program ini dianggap sebagai langkah positif dalam upaya membangun sumber daya manusia Indonesia yang sehat dan berkualitas.
Pentingnya Tata Kelola yang Baik
Menurutnya, keberhasilan MBG sangat bergantung pada beberapa faktor kunci, seperti tata kelola yang baik, transparansi, dan pengawasan yang memadai. Tanpa adanya aspek-aspek ini, manfaat dari program tersebut bisa terhambat.
Peran Kejaksaan dalam Program MBG
Dr. Erwin menegaskan bahwa Kejaksaan tidak akan terlibat langsung dalam pelaksanaan MBG. Peran mereka lebih pada memberikan pendampingan hukum, penyuluhan, serta pengawasan preventif guna memastikan potensi pelanggaran dapat diantisipasi sejak dini.
Pentingnya Pencegahan dalam Pelaksanaan Program
“Dengan anggaran MBG yang besar dan rantai pelaksanaannya yang kompleks—mulai dari pengadaan bahan baku, pengolahan, hingga distribusi kepada penerima manfaat—Kejaksaan akan lebih fokus pada pencegahan agar masalah tidak berkembang menjadi pelanggaran hukum,” jelas Erwin.
Strategi Pengawasan yang Diterapkan
Berbagai bentuk pengawasan yang akan dilaksanakan mencakup:
- Pendampingan hukum untuk instansi terkait dan satuan pelaksana MBG.
- Penyuluhan hukum bagi pengelola MBG, supplier, dan pihak distribusi.
- Koordinasi dengan Pemerintah Daerah Natuna untuk mengidentifikasi potensi kendala administratif.
- Pengawasan terhadap risiko mark-up harga, pengurangan mutu/kuantitas makanan, serta penyalahgunaan anggaran.
- Pengamanan melalui intelijen dan bidang Datun untuk memastikan program strategis seperti MBG terlaksana dengan baik.
Peran Bidang Datun dalam Pendampingan Hukum
Aspek pendampingan hukum akan dilakukan oleh Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun). Dr. Erwin berharap semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan MBG dapat bekerja secara profesional, transparan, dan berintegritas.
Mencegah Praktik Tidak Sesuai Aturan
“Kita tidak ingin niat baik pemerintah untuk meningkatkan gizi masyarakat terganggu oleh praktik-praktik yang melanggar aturan. Oleh karena itu, pengawasan dan pencegahan harus berjalan sejak awal,” tegas Erwin.
Optimisme terhadap Kualitas Gizi Masyarakat Natuna
Dengan penerapan tata kelola yang kuat dan pengawasan yang ketat, Kajari Natuna optimis bahwa MBG akan mampu meningkatkan kualitas gizi masyarakat Natuna. Hal ini diharapkan dapat melahirkan generasi yang tidak hanya sehat, tetapi juga cerdas dan mampu bersaing di masa depan.
